Baiman News, Banjarmasin – Paguyuban Advokat Bersatu Kalimantan Selatan menggelar kegiatan ngobrol santai yang secara khusus membahas percepatan Reformasi Polri. Diskusi ini berlangsung pada Kamis (21/11/2025) dan menghadirkan 13 advokat yang memberikan masukan sebagai bagian dari kontribusi daerah terhadap Komisi Percepatan Reformasi Polri di tingkat nasional.
Yohanes Lie S.H., M.M: Perilaku dan Rekrutmen Polri Harus Jadi Fokus Utama
Dalam forum tersebut, Yohanes Lie S.H., M.M., menjelaskan bahwa diskusi ini merupakan respons atas permintaan masukan dari komisi nasional yang tengah menyusun rekomendasi reformasi sektor keamanan.
“Kami tergerak untuk menghimpun pandangan dari para advokat Kalsel. Ada dua hal besar yang kami rumuskan hari ini,” ujar Yohanes.
Menurutnya, masalah paling krusial adalah perilaku anggota Polri, baik pada level pimpinan hingga personel di bawah. Selain itu, ia menekankan perlunya reformasi serius pada:
Organisasi dan kelembagaan Polri
Sistem rekrutmen agar bebas koneksi
Penegakan etika perilaku yang tegas, khususnya bagi anggota yang melakukan pelanggaran berat
Penguatan integritas SDM baru agar bebas dari kepentingan politik maupun bisnis
“Reformasi harus menyentuh akar masalah, termasuk memutus konflik kepentingan dan memastikan profesionalitas anggota,” tambahnya.
DR Joko Sutrisno S.H., M.H: Propam Perlu Dibuat Independen Seperti ‘Brimob Pengawas’
Masukan lain datang dari Sutrisno S.H., M.H., yang menyoroti perlunya penataan ulang struktur organisasi Polri. Ia mengusulkan agar Polri berada di bawah kontrol kementerian tertentu, seperti Kementerian Pertahanan, agar fungsi pengawasan lebih kuat.
“Propam sebenarnya sudah ada, tapi fungsi pengawasannya kurang efektif karena masih menyatu dalam keseharian dengan anggota lain,” jelasnya.
Ia mengusulkan agar Propam dijadikan unit yang independen, layaknya satuan khusus seperti Brimob, sehingga dapat menindak pelanggaran secara objektif tanpa tekanan internal.
Isai Penantulu Nyapil S.H., M.H: Pemerataan Keuangan dan Perubahan Perilaku di Semua Level
Sementara itu, Isai Penantulu Nyapil S.H., M.H menegaskan bahwa inti reformasi Polri yang diharapkan masyarakat adalah perubahan perilaku dari tingkat pimpinan hingga anggota terbawah.
Ia juga menyoroti persoalan pembagian anggaran internal Polri, yang menurutnya harus dilakukan secara merata untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan.
“Kalau pemerataan keuangan tidak jelas, anggota di bawah bisa mencari alasan bertindak semena-mena. Ini menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat,” tegasnya.
Rumusan Masukan Advokat Kalsel untuk Reformasi Polri
Hasil diskusi Paguyuban Advokat Bersatu Kalsel menghasilkan beberapa poin penting:
1. Perbaikan perilaku dan etika anggota Polri di seluruh tingkatan
2. Reformasi sistem rekrutmen agar lebih transparan dan bebas koneksi
3. Independensi Propam untuk memperkuat fungsi pengawasan
4. Penataan organisasi Polri agar lebih efektif dan memiliki kontrol yang jelas
5. Pemerataan anggaran internal untuk mencegah tindakan tidak profesional
6. Penguatan integritas SDM baru tanpa kepentingan politik dan bisnis
Pertemuan ini menjadi langkah awal advokat Kalimantan Selatan dalam memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya Polri yang lebih profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat. (Nd_234)
