Baiman News, Banjarbaru – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan terus mengebut realisasi pembangunan Jembatan Pulau Laut, proyek strategis yang menjadi salah satu janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin–Hasnuryadi Sulaiman.
Proyek penghubung daratan Kalimantan dengan Pulau Laut itu kini memasuki fase lanjutan. Paket pekerjaan Tahun Anggaran 2025 telah dinyatakan rampung 100 persen per 18 Februari 2026, usai memperoleh tambahan waktu pengerjaan selama 50 hari.
Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib melalui Kepala Bidang Bina Marga, Robby Cahyadi, memastikan seluruh item pekerjaan dalam paket 2025 telah diselesaikan sesuai target.
“Pekerjaan untuk paket tahun anggaran 2025 sudah selesai 100 persen per hari ini. Tambahan waktu yang diberikan telah dimanfaatkan untuk menuntaskan seluruh item pekerjaan,” ujar Robby di Banjarbaru, Rabu (18/2/2026).
Lanjut Kontrak Multiyears 2026–2028
Saat ini, Pemprov Kalsel tengah mempersiapkan proses lelang untuk kelanjutan pembangunan dengan skema kontrak tahun jamak (multiyears) selama tiga tahun, yakni 2026 hingga 2028.
Paket multiyears tersebut mencakup pembangunan jembatan pendekat dari dua sisi, masing-masing dari wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.
“Posisinya sudah klarifikasi jaminan pelaksanaan dan masih berproses di pengadaan barang dan jasa. Mudah-mudahan awal Maret setelah Hari Raya kita sudah bisa berkontrak untuk paket multiyears tiga tahun,” jelasnya.
Untuk Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengalokasikan anggaran sebesar Rp750 miliar guna mendukung pembangunan dari dua sisi tersebut. Sementara total nilai paket multiyears yang dikelola Pemprov Kalsel selama tiga tahun diperkirakan mencapai sekitar Rp2,25 triliun.
Pusat Garap Bentang Tengah Rp3 Triliun
Tak hanya pemerintah daerah, pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum juga telah menandatangani kontrak untuk pengerjaan bentang tengah jembatan dengan nilai sekitar Rp3 triliun.
Pelaksanaan proyek secara paralel antara Pemprov Kalsel dan pemerintah pusat diharapkan mampu mempercepat progres pembangunan secara menyeluruh.
“Dengan kegiatan multiyears ini dan dukungan dari kementerian untuk bentang tengah, harapannya tahun 2028 nanti pembangunan Jembatan Pulau Laut bisa selesai,” tambah Robby.
Dongkrak Ekonomi dan Konektivitas
Pembangunan Jembatan Pulau Laut digadang-gadang menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan. Selain memperlancar konektivitas logistik antara daratan utama dan wilayah kepulauan, proyek ini juga diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat pesisir.
Jika rampung sesuai target 2028, jembatan ini akan menjadi infrastruktur strategis yang memperkuat integrasi wilayah serta mendorong percepatan pembangunan di Tanah Bumbu dan Kotabaru.
