Dari Borneo untuk Indonesia, Junaidi Gagas “Aruh Ganal” Warga Kalimantan Sambut Era Baru IKN

Baiman News, Banjarmasin – Pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke tanah Borneo dinilai bukan sekadar perpindahan pusat pemerintahan dari Jakarta. Momentum tersebut menjadi babak baru bagi Kalimantan sekaligus tantangan untuk memastikan masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut mengambil peran strategis dalam pembangunan.

Menangkap momentum tersebut, Ketua Dewan Pembina Dewan Pengurus Pusat (DPP) Forum Kerukunan dan Pemerhati Warga Kalimantan (FKPWK), H. Junaidi, menggagas konsolidasi akbar lintas provinsi melalui Musyawarah Besar atau “Aruh Ganal” Warga Kalimantan.

Gagasan tersebut diarahkan sebagai ruang bersama bagi berbagai elemen masyarakat Kalimantan untuk menyatukan pemikiran, merumuskan visi, sekaligus menyusun langkah strategis menghadapi perubahan besar yang terjadi seiring akselerasi pembangunan IKN.

Junaidi menilai, pembangunan berskala nasional di Kalimantan harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah.

Menurutnya, keberadaan IKN harus menjadi momentum bagi masyarakat Borneo untuk memperkuat kapasitas dan mengambil posisi dalam berbagai sektor strategis, baik pemerintahan, dunia usaha, pendidikan, teknologi maupun industri.

“Kita harus siap merapatkan barisan menyongsong era baru ini. Saatnya seluruh pemangku kebijakan, kaum akademisi, aktivis pemuda, hingga tokoh adat dari Dayak, Banjar, Kutai, Paser, Melayu, serta segenap warga paguyuban pendatang duduk satu meja,” ungkap Junaidi.

Ia menegaskan, konsolidasi tersebut penting agar seluruh elemen masyarakat memiliki visi yang sama dalam menghadapi perubahan besar di Kalimantan.

“Kita perlu merumuskan ulang visi bersama agar putra-putri daerah memiliki kompetensi untuk mengisi setiap pos strategis yang tercipta,” tegasnya.

Junaidi mengingatkan, masifnya pembangunan infrastruktur dan suprastruktur di Kalimantan tidak akan memberikan manfaat optimal apabila masyarakat lokal hanya berada di pinggir arena.

Karena itu, ia mendorong revitalisasi sumber daya masyarakat secara menyeluruh agar warga Kalimantan memiliki daya saing dan mampu mengambil peluang yang lahir dari pembangunan IKN.

Menurut Junaidi, sedikitnya terdapat tiga pilar yang harus menjadi perhatian utama.

Pertama, revitalisasi kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan keterampilan atau up-skilling dan sertifikasi keahlian tenaga kerja lokal.

Langkah tersebut dinilai penting agar tenaga kerja daerah mampu bersaing secara profesional dalam proyek nasional maupun industri turunan yang berkembang di sekitar IKN.

Kedua, penguatan kemandirian ekonomi daerah. Junaidi mendorong UMKM dan vendor lokal semakin masuk ke ekosistem pengadaan pemerintah, termasuk melalui platform digital seperti e-Katalog.

Ia juga mendorong terbentuknya konsorsium pengusaha daerah sehingga pelaku usaha lokal memiliki kapasitas yang lebih kuat untuk bersaing dalam proyek berskala besar.

Ketiga, keseimbangan ekologis dan kultural. Menurutnya, transformasi ekonomi Kalimantan tidak boleh kembali terjebak pada pola pengerukan komoditas mentah secara ekstraktif.

Sebaliknya, pembangunan harus diarahkan pada hilirisasi dan industri hijau yang tetap berpijak pada kearifan lokal serta menjaga keberlanjutan lingkungan.

Dalam gagasan “Aruh Ganal”, FKPWK belum menetapkan satu daerah sebagai lokasi pelaksanaan.

Penentuan tuan rumah justru dibuka menjadi diskursus publik agar seluruh masyarakat Kalimantan memiliki rasa kepemilikan terhadap agenda bersama tersebut.

Sejumlah provinsi dinilai memiliki keunggulan dan alasan strategis masing-masing.

Kalimantan Timur menjadi salah satu opsi paling realistis karena merupakan lokasi utama pembangunan fisik IKN.

Sementara Kalimantan Selatan memiliki keterikatan kuat dengan filosofi kebersamaan dalam tradisi Aruh Ganal sekaligus memiliki posisi strategis sebagai salah satu daerah penyangga logistik dan pangan.

Kalimantan Barat memiliki karakter kemajemukan masyarakat sekaligus posisi strategis sebagai wilayah perbatasan negara.

Kemudian Kalimantan Tengah memiliki catatan sejarah panjang terkait gagasan pemindahan ibu kota sejak era Presiden Soekarno, sekaligus memiliki potensi besar dalam isu lingkungan dan perdagangan karbon.

Adapun Kalimantan Utara memiliki prospek besar dalam pengembangan energi terbarukan dan industri hijau berskala besar.

Junaidi menilai, perbedaan karakter tersebut bukan alasan untuk berjalan sendiri-sendiri. Sebaliknya, seluruh potensi harus dirajut menjadi kekuatan bersama Kalimantan.

Melalui “Aruh Ganal”, FKPWK menargetkan lahirnya “Manifesto Pemikiran Kalimantan”.

Dokumen tersebut nantinya diharapkan menjadi semacam buku putih yang memuat gagasan, aspirasi dan pokok-pokok pikiran strategis masyarakat Borneo mengenai arah pembangunan Kalimantan di tengah hadirnya IKN.

Manifesto tersebut direncanakan untuk disampaikan kepada Otorita IKN dan Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk kontribusi pemikiran masyarakat Kalimantan terhadap pembangunan nasional.

Junaidi menegaskan, Kalimantan tidak boleh hanya dipandang sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru.

Lebih dari itu, masyarakat Borneo harus menjadi bagian penting dari proses transformasi Indonesia.

“Dari Borneo untuk Indonesia. Kita ingin memastikan bahwa pembangunan IKN bukan hanya membangun gedung dan infrastruktur, tetapi juga membangun manusia dan masa depan masyarakat Kalimantan,” ujar Junaidi.

Ia berharap “Aruh Ganal” nantinya menjadi momentum bersejarah untuk mempertemukan berbagai latar belakang masyarakat Kalimantan dalam satu forum.

Dengan demikian, pembangunan IKN diharapkan tidak hanya melahirkan pusat pemerintahan baru, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi kebangkitan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, penguatan budaya dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan secara berkelanjutan. (Yan)